sakuntalla


PERPU PERPANJANGAN SUNSET POLICY; ADAKAH KEGENTINGAN MEMAKSA?
February 26, 2009, 3:37 am
Filed under: Article

Oleh: Muchamad Ali safa’at

Salah satu perkembangan hukum yang marak akhir-akhir ini adalah pembentukan Perpu, baik sudah dilaksanakan maupun baru berupa gagasan. Perpu tersebut antara lain adalah Perpu Perpanjangan Sunset Policy Pajak dan Perpu mengenai Tata Cara Pencontrengan dalam Pemillu mendatang. Perpu tersebut diterbitkan untuk menggantikan ketentuan dalam Undang-undang yang belum lama dibuat, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Continue reading



KEKUATAN MENGIKAT DAN PELAKSANAAN PUTUSAN MK
February 26, 2009, 3:30 am
Filed under: Article

Oleh: Muchamad Ali Safa’at

Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk sejak tahun 2003 telah mewarnai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Putusan-putusan MK mengejutkan banyak pihak dan mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara lebih dinamis.

Salah satu putusan yang mendapat perhatian publik adalah putusan yang membatalkan Pasal 214 UU 10 Tahun 2008 baik dari sisi substansi maupun dari sisi kekuatan hukum. Salah satunya adalah tulisan Ramlan Surbakti dengan tajuk “Perlu Perpu Atur Suara Terbanyak” (Kompas, 11/02/2009) yang menjadi rujukan bagi KPU yang mengemukakan alternatif memberlakukan Pasal 214 jika tidak ada Perpu yang mengaturnya.

Continue reading



PERKEMBANGAN TEORI HUKUM TATA NEGARA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
February 6, 2009, 4:57 am
Filed under: Uncategorized


Muchamad Ali Safa’at

Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, atau Hukum Tata Negara Positif. Hal ini dipengaruhi oleh watak rejim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Continue reading



EKSEKUSI HUKUMAN MATI
August 27, 2008, 12:49 pm
Filed under: Article

Oleh: Muchamad Ali Safa’at

Setahun yang lalu, perdebatan konstitusionalitas hukuman mati mengemuka pada saat dilakukan pengujian ketentuan hukuman mati dalam UU Narkotika oleh MK. Hukuman mati terkait dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Salah satu isu konstitusi yang krusial adalah apakah non-derogable rights dalam Pasal 28I Ayat (1) tunduk pada pembatasan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.

Perdebatan tersebut diakhiri dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun MK dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut juga menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasca putusan tersebut, telah terdapat beberapa terpidana mati yang dieksekusi oleh regu tembak berdasarkan UU No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Beberapa bulan terakhir, media massa dengan gencar memberitakan pelaksanaan eksekusi beberapa terpidana mati antara lain Sumiyarsih dan Sugeng, Maulana Yusuf, serta Rio Martil.

Hukuman mati kembali akan memasuki perdebatan konstitusional terkait dengan pelaksanaannya, yaitu tata cara eksekusi hukuman mati. Hal itu terkait pengajuan permohonan pengujian UU No. 02/Pnps/1964 oleh terpidana mati kasus bom bali, Amrozi, melalui kuasanya dari Tim Pembela Muslim. Substansi yang diajukan permohonan adalah hukuman mati dengan cara ditembak sampai mati yang dipandang menimbulkan kerugian berupa nestapa fisik yang tidak perlu terjadi dalam proses menuju kematian. Hal itu didalilkan bertentangan dengan hak konstitusional untuk tidak disiksa yang dijamin dalam UUD 1945.

***

Continue reading



Pembatasan Kebebasan Beragama
June 29, 2008, 3:44 pm
Filed under: Article

sumber: Kompas 27 Juni 2008

Oleh Salahuddin Wahid

Hubungan agama dengan negara merupakan masalah klasik dalam kehidupan negara Indonesia.

Dalam BPUPKI dan Majelis Konstituante, terjadi perdebatan tentang dasar negara, Islam atau Pancasila. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menegaskan, Pancasila menjadi dasar negara.

RUU Perkawinan (1973) memicu kembali perdebatan itu, juga saat membahas RUU Peradilan Agama (1989), RUU Sisdiknas (2003), RUU APP (2005), dan dalam kaitan Ahmadiyah. Pendapat MUI soal Ahmadiyah—dari kacamata agama—perlu dihormati. Namun, saat membahasnya dari sudut pandang negara, perlu disampaikan pendapat berbeda.

Continue reading



Turkey: Constitutional Court Ruling Upholds Headscarf Ban
June 8, 2008, 7:55 pm
Filed under: Article

Religion and Expression Rights Denied, Broader Reform Agenda Endangered

http://hrw.org/english/docs/2008/06/06/turkey19050.htm

(Istanbul, June 7, 2008) – The decision by Turkey’s Constitutional Court to cancel constitutional amendments that would have opened the way for women to wear a headscarf in universities is a blow to freedom of religion and other fundamental rights, Human Rights Watch said today. The court ruled on June 5 that the Turkish parliament had violated the constitutionally enshrined principle of secularism when it passed amendments to lift the headscarf ban on university campuses. The amendments were adopted by an overwhelming majority of parliament.

Continue reading



Toetsingsrecht – Judicial Review – Constitutional Review
May 28, 2008, 7:06 pm
Filed under: Article

muchamad ali safa’at

Istilah “toetsingsrecht”, “judicial review”, dan “constitutional review” sering dicampuradukkan penggunaannya satu sama lain. Ketiga istilah tersebut sesungguhnya berasal dari dua sistem yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Toetsingsrecht berasal dari Belanda yang sesungguhnya lebih berdasarkan pada supremasi parlemen sehingga tidak mengenal konsep judicial review apalagi constitutional review. Sedangkan konsep judicial review dan constitutional review berasal dari negara-negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi.

Continue reading




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.